Kesalahan Penulisan Dalam Berkas Perkara

Tulisan ini masih merupakan bagian dari artikel kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa di bidang hukum.

Menurut ilmu linguistik ada perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan (errors) adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara sistematis dan konsisten, dan disebabkan oleh belum dipahaminya sistem linguistik bahasa yang digunakan. Sedangkan kekeliruan (mistakes) adalah penyimpangan yang tidak sistematis dan konsisten

Penulis menggunakan kata "kesalahan" sebab meski dirasa tidak dilakukan secara sistematis tetapi karena kerap ditemui di berbagai produk hukum makanya tepat jika dikatakan konsisten.

Berkas perkara adalah dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi dalam suatu proses peradilan. Berkas perkara ini banyak tahapannya. Ada berkas perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Ada berkas perkara penuntutan/dakwaan di tingkat kejaksaan dan ada pula berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya menjalani proses peradilan.

Pengadilan adalah tempatnya, gedung atau bangunan pengadilan. Sementara peradilan adalah prosesnya, proses mengadili suatu perkara. Proses inilah yang di tiap acaranya memerlukan berkas. Berkas sendiri juga terbagi-bagi sesuai dengan jenis perkaranya. Seperti berkas perkara perdata dan berkas perkara pidana.

Ilustrasi peradilan / Sharda Uni

Semua produk hukum menggunakan bahasa baku yang menuntut berpikir logis dan sistematis. Hal ini merupakan ciri khas sebab menggambarkan alur berpikir yang teratur dan menuju pada suatu kesimpulan. Kata mengingat, menimbang dan memutuskan, misalnya, merupakan karakteristik bahasa Indonesia hukum yang harus ada dalam suatu putusan, produk pengadilan.

Dibandingkan dengan ragam bahasa profesi lainnya, bahasa Indonesia hukum yang digunakan praktisi hukum bisa dikatakan istimewa. Sebab selain bersifat praksis, implementasinya juga menimbulkan hak dan kewajiban. Menentukan seorang bersalah atau tidak, menerima sanksi atau tidak.

Adapun kesalahan penulisan yang kerap dijumpai dalam berkas perkara adalah sebagai berikut:

Kita ambil satu contoh putusan:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 6 yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena keberadaan lorong dengan lebar 0,8 meter dan panjang 23 meter dari dulunya telah ada dan pemasangan pipa, saluran air, AC dan kabel-kabel parabola dan kabel telepon adalah berada pada dinding bangunan Ruko Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak mengganggu aktivitas serta bukan berada pada tanah milik Termohon Kasasi/Penggugat dan bukti pembayaran PBB oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukan sebagai bukti hak dan saksi Edy Sampauw, Hermanto pada persidangan tingkat pertama tidak menyatakan secara tegas lorong sengketa adalah bagian dari tanah sertifikat hak milik No. 632/1981 dan kedua saksi tersebut hanya menyatakan Ruko adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak tahu ukuran luas tanah Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bagaimana perasaan Anda ketika membacanya? Apakah Anda mejumpai adanya tanda titik sebagai jeda dalam membaca? Penulis yakin tidak hanya orang di luar bidang hukum, kadang kala profesional hukum sendiri yang memahami kaidah penulisan bahasa yang benar, merasa jenuh membacanya.

1. Kalimat yang digunakan terlalu panjang, tanpa titik, tanpa jeda paragraf, sehingga tampak sangat penuh sesak dan terlihat terlalu dipaksakan selesai dalam satu alinea. Padahal ini bisa diatasi dengan menaruh saja tanda titik di beberapa kalimat. Lebih jelas dan mudah dimengerti substansi secara baik, dan yang paling penting tidak mengurangi maknanya sedikitpun.
2. Pada berkas perkara yang lain, lazim dijumpai kata "yang mana", "di mana" dan "hal mana" tetapi tidak dimaksudkan untuk bertanya. Contoh: Surat perjanjian itu telah diserahkan kepada para pihak yang mana masing-masing telah menandatanganinya. Coba dibaca berulang-ulang, akan memberikan kesan kalau kita sedang membaca hasil terjemahan mesin translasi. Plus rasanya masih di zaman orde lama. Di zaman sekarang, mestinya bahasa juga ikut mengalami perkembangan, menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh di atas sebaiknya dituliskan menjadi " "Surat perjanjian telah ditandatangani dan diserahkan kepada para pihak"
3. Dalam relaas panggilan masih ditemui kata "Supaya datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan X Jalan Y No. 2 kota Z". Kesalahan pertama tidak memisahkan awalan -di dengan keterangan tempat. Muka lawan dari belakang, bersinonim dengan depan. Mestinya dituliskan saja " Supaya datang ke persidangan ... " kalimat jadi lebih efektif dan logis. Orang yang dipanggil pun lebih paham makna dari pernyataan tersebut meski pendek.
   

Masih banyak lagi sebenarnya kesalahan penulisan yang banyak terjadi dalam persidangan. Menjadi tanggung jawab para profesional hukum juga untuk menegakkan kembali aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dengan memperhatikan PUEBI dan KBBI. Penulis tidak sepakat jika penggunaan bahasa yang salah dibenarkan atas nama "bahasa hukum berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya."

Bahasa Indonesia di bidang apapun tetaplah bahasa Indonesia yang merujuk pada pedoman tata bahasa, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Tanpa pandang bulu apalagi pandang bidang profesi. Bukankah kita berjuang bersama-sama menegakkan hukum sebagai panglima di tanah air.

Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia

Salam,

Referensi:

Putusan Nomor : 2030 K/Pdt/2003 diunduh dari http://hukum.unsrat.ac.id/ma/2030-k-pdt-2003.pdf

Evi Olivia Kumbangsila, https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2018/07/penggunaan-di-mana-dan-yang-mana-dalam-kalimat-bahasa-indonesia/

Location:

Berbagi :