BPJS Mematuhi Putusan MA Atau Dicap Pungutan Ilegal

Pada tanggal 27 Februari 2020 lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menjatuhkan putusan pembatalannya dalam Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 tentang Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Menurut infonya, pasal yang dimohonkan pembatalannya adalah Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang diajukan pembatalannya oleh KPDCI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia). 

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apa yang dimaksud dengan JR atau hak uji materil? Menurut PERMA No. 1 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

Putusan MA ini tentunya disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia mengingat kondisi perekonomian rakyat yang sedang tidak menentu, menambah beban pengeluaran dengan kenaikan seratus persen iuran BPJS. Pasal-pasal yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1): iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

a.          Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III

b.          Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau 

c.           Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I 

Ayat (2): Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Secara teori, menurut Gustav Radbruch, peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memiliki tiga tujuan ideal dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

Apakah bisa suatu peraturan mengandung ketiganya? Bisa saja namun peraturan demikian sudah pasti langka didapati, terlebih di masa sekarang ini. 

Perpres Nomor 75 Tahun 2019 jelas mengandung kepastian hukum sebab menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menyesuaikan harga iuran BPJS dengan alasan meningkatkan kualitas dan kesinambungan layanan jaminan kesehatan. 

 

Apakah peraturan perundang-undangan tersebut dirasakan adil bagi masyarakat? Belum tentu. Justru hal inilah yang mendasari diajukannya judicial review (JR) terhadap pasal-pasal terkait. 

Apakah keberadaaan Perpres No, 75 Tahun 2019 ini memberikan kemanfaatan hukum? Jelas ya, sebab masyarakat akan terus menerus menerima manfaat dari perbaikan kualitas layanan dari penyelenggaran jaminan kesehatan nasional. 

 

BPJS / Warta Ekonomi

Di sisi lain dengan membayarkan kenaikan iuran sebesar seratus persen apakah hal ini memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat? Jawabannya lebih banyak keluhan sebagaimana yang kita baca di linimasa media-media sosial. 

Bahkan sebagian merasa sudah saatnya memutuskan pembayaran premi dengan BPJS, tidak ingin melanjutkan lagi menjadi peserta sebab merasakan beratnya pembayaran premi.            

MA sendiri tidak sembarangan memutuskan pembatalan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu. Ada berbagai aspek pertimbangan yang wajib diperhatikan dalam memutus suatu perkara, yaitu, aspek sosiologis, aspek keadilan dan aspek hukum itu sendiri. 

Aspek sosiologis terkait erat dengan kondisi riil masyarakat yang sangat tergantung pada layanan cuci darah, misalnya. Jika dinaikkan pasti hal ini menambah kesulitan pasien cuci darah yang selama ini sudah direpotkan dengan penyakit ginjalnya. 

Ditinjau dari aspek hukumnya sendiri, perpres ini tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang kewajibannya adalah menanggung fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1). 

Akibat hukumnya maka dengan ketok palu pembatalannya, sejak tanggal jatuhnya putusan, maka Perpres No. 75 Tahun 2019 dianggap tidak berlaku lagi dan kembali merujuk pada Perpres yang lama yaitu Perpres No. 82 Tahun 2018. Sehingga besaran iuran BPJS yang harus dibayarkan peserta kembali ke iuran sebelumnya. 

  

Pertanyaan yang kerap dilontarkan masyarakat awam, lalu mengapa BPJS belum juga menaati putusan MA? Hal ini dikembalikan lagi kepada ranah internal BPJS sendiri. Benar bahwa putusan MA yang dikeluarkan per 27 Februari 2020  tidak berlaku surut. 

Berarti peserta BPJS masih diminta melaksanakan kewajibannya hingga tanggal diberlakukannya putusan pembatalan tersebut. MA tidak mengatur hal teknis mengenai refund dan sebagainya, namun yang pasti apakah BPJS masih relevan jika berpegangan pada perpres yang tidak berlaku lagi? 

Di satu sisi harus dimaklumi pula masalah internal yang dihadapi BPJS soal defisit yang ditanggung karena besaran yang dibayarkan peserta sebenarnya terlalu kecil. Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa hal ini mungkin disebabkan tidak optimalnya riset tentang berapa sesungguhnya besaran premi yang layak dibayarkan peserta agar BPJS sendiri tidak merugi. 

Belum lagi banyaknya peserta yang menunggak, tidak sebanding dengan yang melakukan klaim asuransi. Andaikata terjadi hal yang tidak diinginkan pada BPJS, kebangkrutan contohnya, bukankah rakyat Indonesia juga yang terdampak.

Tentunya BPJS enggan dicap melakukan pungutan ilegal, bukan. Sebab sudah semestinya BPJS sebagai badan usaha milik negara mendukung penuh tegaknya supremasi hukum. Menjaga semangat menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini. 

Maka cepat atau lambat, tinggal menunggu waktu, BPJS diharapkan mematuhi putusan MA tersebut. Meskipun wacana terkini, ada upaya BPJS mengajukan penundaan pelaksanaan putusan MA dengan dalih dana BPJS banyak dialokasikan menalangi pasien Covid-19. 

Lalu, bagaimana dengan opini teman-teman? 

Referensi:

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019

3.  https://finansial.bisnis.com/read/20200322/215/1216570/ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-iuran-belum-berubah

4.  https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/10512481/putusan-ma-soal-bpjs-kesehatan-batal-naik-100-persen-hingga-tak-atur-skema?page=2

5. Opini pribadi penulis 

Salam,

Location:

Berbagi :