Revisi UU KPK

Selasa, 10 September 2019 lalu digelar Diskusi Publik di Fakultas Hukum UMSU mengenai Revisi UU KPK. Hadir sebagai pembicara Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M. Hum dan Shohibul Anshor Siregar, Dosen Fisip UMSU. Keduanya merupakan kolumnis di berbagai harian surat kabar terkemuka di kota Medan. Pemikiran mereka kritis dan mencerahkan pembaca dan mahasiswa di kampusnya.

Diskusi publik diadakan di Aula Fahum UMSU Lt. 4

Pak Hakim memulai pemaparannya dengan mengutip pemikiran sejumlah filsuf yang tertera di dinding gerbang masuk Fakultas Hukum Universitas Harvard, Amerika Serikat. 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Tahu terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa:135)

Ilmu hukum mengenal Das Wollen, Das Sein dan Das Sollen. Das Wollen adalah suatu harapan oleh masyarakat sosial untuk mencapai keadaan yang harmoni. Das Wollen dari tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi terdapat di dalam:

1. Alquran surah Al Baqarah.188.

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari[ada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Pancasila
3. UUD 1945

Das Sein adalah kondisi nyata yang saat ini tengah terjadi (faktual). Fakta dan data yang sedang kita saksikan adalah sebagai berikut:

1. Skor CPI (Corruption Perception Index) Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2018 berturut-turut adalah 36, 37, 37, dan sekarang 38.

2. Indonesia masih di bawah Malaysia yang mengantongi skor 47. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan skor 85, sementara peringkat kedua diduduki oleh Brunei Darussalam dengan skor mencapai 63, lalu diikuti Malaysia. (Sumber: Tirto.id)

3. Pada tahun 2018, KPK menyerap anggaran sebesar Rp. 744,7 Milyar, sementara penyelamatan uang negara sebesar Rp. 500 Milyar, telah dimasukkan ke dalam kas negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2018. (Sumber: Nasional.Kontan)

4. Revisi UU KPK tidak termasuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Setiap UU yang akan disahkan harus "antre" terlebih dahulu dalam Prolegnas.

5. Naskah akademik tidak dapat diakses publik maka harus ditolak.

Poin-poin Revisi UU KPK:

1. Kedudukan KPK (berada di cabang pemerintahan) sementara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, mestinya lembaga bersifat independen.

2. Penyadapan (bila mendapatkan izin Dewan Pengawas)

3. Penegasan KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu

4. Tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan (diwajibkan kepada seluruh lembaga, instansi dan kementerian menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan)

5. Pembentukan Dewan Pengawas KPK

6. SP3 (kewenangan KPK untuk SP3 yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun, harus dilaporkan ke dewan pengawas dan diumumkan di depan publik.

Adapun Das Sollen, hasil akhir yang diharapkan terealisasi, sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib disertai naskah akademik, yakni RUU (Rancangan Undang-Undang), yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

Sebagai akademisi, disarankan untuk mendesak penyempurnaan revisi UU KPK dengan menggunakan pendekatan epistemologi, ontologi dan aksiologi. Merujuk pada Pancasila, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Bila hal itu dilanggar maka selayaknya kita LAWAN.

Location:

Berbagi :