Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Jumat, 6 September 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera menyelenggarakan Workshop Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham Sumatera Utara. Bertempat di Aula Gedung FKIP Lantai 2 Kampus UMSU Jalan Muchtar Basri, Medan. UMSU sendiri sudah memiliki Sentra HKI yang bisa membantu dosen dan mahasiswa mendaftarkan seluruh ciptaannya.

Dosen² peserta workshop berfoto bersama narasumber

Bertindak selaku narasumber, Dr. Erni Widhyastari M.Si., Apt dari Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Moderator berasal dari unsur dosen Fakultas Hukum UMSU, Rahmat Ramadhani, SH., MH. Acara dibuka oleh protokol dan sambutan dari Wakil Rektor I, Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., MH.

Penjelasan disampaikan oleh Ibu Erni, yang menayangkan slide-slide Powerpoint tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right/ IPR). Tipikal masyarakat Indonesia yang memang cenderung suka berbagi, sehingga tidak terlalu memikirkan untuk mendaftarkan haknya. Jika usahanya ditiru orang lain, asalkan itu bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, orang Indonesia sudah cukup senang karena yakin akan mendapat pahala. Namun menjadi masalah jika yang meniru idenya adalah orang asing dari luar negeri.

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual merek. Hak eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial yang diatur berdasarkan UU.

Bentuk-bentuk kepemilikan HKI ada kepemilikan komunal, ada juga kepemilikan personal. Kepemilikan komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis/indikasi aset. Kepemilikan personal bentuknya, hak cipta dan hak terkait, hak milik industri, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak industri, varietas tanaman.

Acara workshop HKI ini berlanjut hari Kamis, 12 September 2019 dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Drafting Merek dan Paten, di lokasi yang sama dengan workshop Jumat lalu. Hadir sebagai pembicara Prof. Ishomuddin dari Universitas Muhammadiyah Malang, pemecah rekor MURI sebagai pemegang HKI terbanyak se-Indonesia, sebanyak 130 hak cipta. 

Prof. Ishomuddin menyampaikan tips agar produktif sebagai kreator, inventor, desainer dan pencipta lainnya, ada 3 hal yang harus dimiliki seseorang, kreativitas, kemauan dan sedikit uang untuk pendaftaran ke Sentra HKi Kemenkumham Jakarta. Mengapa perlu uang, sebab untuk mendaftarkan ciptaan, syaratnya membayar sebesar Rp. 400.000,-. Namun jika sudah keluar sertifikai HKI, institusi akan mengganti sebesar Rp. 4.000.000,- , lumayan kan, sisanya untuk upah capek mikir, hehe. 


Khusus untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka turut serta meningkatkan peringkat lembaga, dalam suatu pendaftaran HKI bertindak sebagai pencipta dan sebagai pemegang HKI-nya adalah institusi. Misalnya kalau saya yang mendaftarkan hak cipta buku karya saya, maka penciptanya saya, pemegangnya adalah UMSU. Namun bisa juga diri sendiri berlaku sebagai pemegangnya. Hak cipta bersifat umum, bisa diperoleh siapa saja, tidak harus dosen dan mahasiswa.

Satu lagi, HKI ini bisa dijadikan uang pensiun di masa depan, bagi para pencipta. Maka selagi masih produktif dan sehat, mestinya bisa menulis, membuat model pemikiran, teori dan skema orisinil dari pemikiran kita sendiri, sebanyak-banyaknya. Masa perlindungan terhadap hak cipta sampai 50 tahun sejak didaftarkan.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau membuktikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, teknologi mencakup proses, produk dan alat. Paten lebih berorientasi pada bisnis dan melindungi invensi para wirusahawan.

Lalu, bagaimana bagi para blogger yang tulisan hasil karyanya sudah diterbitkan di dunia maya? Hal ini saya tanyakan langsung pada Bu Dirjen HKI, jawaban beliau, karena sudah jadi milik publik, ya sudah tidak bisa dilindungi lagi. Atau, narablog bisa menuliskannya dahulu, di-print, didaftarkan hak ciptanya, keluar sertifikat HKI, baru di-publish. Jadi orang tidak bisa seenaknya memplagiasi. Namun, kembali lagi ke niat awal blogger tersebut, kalau sudah ikhlas hasil tulisan miliknya dicontoh orang lain, maka tidak perlu melindungi HKI.

Location:

Berbagi :