Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

Aplikasi SIHARKA

Setiap yang merasa ASN memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya pada negara, tepatnya kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Kegiatan ini digagas mulai masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, sang Bapak Demokrasi yang wafat 11 September 2019 lalu.

Apa itu LHKASN?

LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN. Salah satu strategi yang digulirkan Menpan RB dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan ASN.

Diawali dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah. Inilah yang menjadi dasar pimpinan instansi meminta LHKASN.

Apa Beda LHKASN dengan LHKPN?

LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Jika sudah menyampaikan LHKPN, maka seorang ASN yang sedang menduduki jabatan, tidak dikenai lagi kewajiban pengisian LHKASN. LHKPN dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara LHKASN disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi SIHARKA. ASN diberi password melalui unit kerja masing-masing, dengan user name berupa NIP.

LHKASN memuat 5 hal pokok, yaitu:

1. Data pribadi dan keluarga ASN

2. Daftar harta kekayaan

3. Penghasilan

4. Pengeluaran

5. Surat Pernyataan

Mengapa pelaporan LKHPN penting dilakukan?  

1. Agar setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya

2. Untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

3. pencegahan penyalahgunaan wewenang

4. sebagai bentuk transparansi ASN

5. penguatan integritas ASN

Secara umum, orang mengetahui besaran gaji ASN golongan berapa pun. Semuanya bisa diakses melalui media-media daring. Lalu, jika di sekitar kita ada ASN yang memiliki gaya hidup tidak sesuai dengan penghasilannya, maka muncul beberapa kemungkinan.
 
Pertama, mungkin ia menerima harta warisan yang cukup besar dari orang tua.

Kedua, yang bersangkutan memiliki side job misalnya bisnis yang berjalan lancar. Misalnya, punya banyak rumah kontrakan, rental mobil, toko, dan lain-lain.

Ketiga, ia mempunyai sawah, ladang, atau kebun yang produktif memberikan hasil, sehingga ia bisa mengumpulkan banyak harta kekayaan dari usaha tersebut.

Selain perolehan dan usaha-usaha halal tersebut, yang keempat ini yang dikhawatirkan, ia menyalahgunakan kewenangannya sebagai ASN sehingga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara alias korupsi.

Suasana acara sosialisasi LHKASN di aula pertemuan LLDikti Wilayah I Medan

Apa saja yang wajib dilaporkan?

A. Harta kekayaan

1. Harta tidak bergerak berupa, tanah, bangunan.

2. Harta bergerak berupa alat transportasi darat, laut dan udara serta mesin lainnya. Usaha di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya. Saat acara sosialisasi beberapa hari lalu, ada rekan sejawat yang memiliki hutan. Tentu saja saat ia menanyakan status pelaporan kepemilikan hutannya mengundang senyum seluruh peserta. Ya, tetap wajib dilaporkan. Jawab narasumber yang pegawai LLDikti dengan tegas. 

3. Surat berharga

Oya, dari perspektif hukum dagang dan bisnis, mengenai surat berharga berbeda dengan surat yang berharga. Kalau surat berharga contohnya saham, sukuk, reksa dana dan surat-surat lainnya yang diperdagangkan di pasar modal ataupun pasar modal syariah. Surat yang berharga lebih subjektif sifatnya. Bisa saja menurut seseorang surat itu berharga namun belum tentu demikian menurut orang lain pada umumnya. Contohnya surat tanda pembelian perhiasan, surat wasiat, mungkin juga surat cinta dari mantan pacar (baca: suami/istri). 

4. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya.

5. Piutang 

6. Utang

B. Penghasilan

1. Penghasilan dari jabatan: gaji pokok (gapok), tunjangan jabatan, tunjangan lain, potongan-potongan. Dikatakan penghasilan bersih = gapok + tunjangan - potongan.

2. Penghasilan dari profesi/keahlian

3. Penghasilan dari usaha lainnya

4. Penghasilan dari hibah/lainnya

5. Penghasilan dari suami/istri yang bekerja

Berfoto bersama narasumber

Wah, ribet ya jadi ASN... mesti melaporkan hal-hal di atas. Yup, memang iya. Demi berpartisipasi menjaga negara dari tindakan yang merugikan keuangan negara. Kebocoran kas negara sekecil apapun dapat mengurangi kesempatan memakmurkan rakyat Indonesia.

* Semoga Bermanfaat *

Disclaimer:

Semua yang penulis sampaikan merupakan opini pribadi berdasarkan materi sosialisasi. Bukan merupakan pernyataan institusi tempat penulis bekerja. Terima kasih.

Location:

Berbagi :